Seorang hakim federal di Massachusetts telah menghalangi pemerintahan Trump untuk menerapkan perubahan signifikan terhadap kebijakan vaksin nasional yang diprakarsai oleh Menteri Kesehatan Robert F. Kennedy Jr. Keputusan tersebut secara efektif membalikkan keputusan yang dibuat selama setahun terakhir mengenai rekomendasi vaksin dan penunjukan komite, menghentikan revisi yang akan mengurangi imunisasi rutin dan membatasi akses terhadap vaksin COVID-19.
Perubahan Kunci Terbalik
Keputusan pengadilan menghentikan beberapa elemen inti agenda Kennedy:
– Penurunan Cakupan Imunisasi : Rencana pengurangan jumlah penyakit yang tercakup dalam vaksinasi anak rutin kini terhenti.
– Akses Vaksin COVID : Pembatasan akses terhadap vaksin COVID-19 tidak akan dilanjutkan.
– Rapat Komite Ditunda : Rapat Komite Penasihat Praktik Imunisasi yang dijadwalkan, di mana orang-orang yang ditunjuk oleh Kennedy telah siap untuk melakukan perubahan lebih lanjut, telah ditunda.
Alasan Pengadilan
Hakim Brian Murphy dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Massachusetts menyebut penyimpangan dari prosedur ilmiah yang sudah ada sebagai dasar keputusannya. Secara historis, rekomendasi vaksin didasarkan pada tinjauan bukti ilmiah yang cermat. Hakim Murphy berpendapat bahwa pemerintahan saat ini mengabaikan proses ini, sehingga merusak integritas perubahan.
“Pemerintah telah mengabaikan metode-metode tersebut dan dengan demikian merusak integritas tindakannya.”
Tantangan dan Respon Hukum
Gugatan yang memicu keputusan tersebut diajukan oleh enam organisasi medis yang berpendapat bahwa Kennedy dan orang-orang yang ditunjuknya telah membuat perubahan yang “sewenang-wenang dan berubah-ubah” pada jadwal vaksinasi anak-anak. Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan telah mengindikasikan akan mengajukan banding atas keputusan tersebut, dan juru bicaranya menyatakan bahwa pemerintah memperkirakan keputusan tersebut akan dibatalkan.
Pertarungan hukum ini menyoroti ketidaksepakatan mendasar mengenai peran bukti ilmiah dalam kebijakan kesehatan masyarakat. Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pemerintahan di masa depan mungkin berupaya mengubah pedoman kesehatan yang sudah ada tanpa mengikuti standar ilmiah yang ketat.
Keputusan hakim akan tetap berlaku sampai tantangan hukum lebih lanjut diselesaikan, memastikan bahwa kebijakan vaksin saat ini tidak akan mengalami perubahan dalam waktu dekat.
